PAN dan PKB batal mendukung duet Amar-Hanifah di Pilbup Sumbawa Barat. Kedua partai itu memilih mengusung Salim-Nasir. Tanggapan saya terhadap berita mengenai PAN-PKB yang memutuskan untuk tidak mendukung pasangan Amar-Hanifah dan memilih untuk mendukung pasangan Salim-Nasir dalam Pilbup Sumbawa Barat adalah bahwa itu adalah hal yang wajar dalam dinamika politik lokal. Partai-partai politik memiliki hak untuk memilih kandidat yang mereka anggap paling sesuai dengan visi dan misi partai mereka. Sehingga, keputusan PAN-PKB untuk tidak mendukung Amar-Hanifah merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Selain itu, perubahan dukungan politik juga hal yang biasa terjadi dalam setiap pemilihan. Partai politik memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja dan kecocokan calon yang akan didukungnya. Jika mereka merasa bahwa pasangan Salim-Nasir lebih cocok untuk memimpin Sumbawa Barat, maka mereka memiliki hak untuk memilih mendukung pasangan tersebut. Namun demikian, perubahan dukungan politik juga dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung Amar-Hanifah. Mereka mungkin merasa bahwa telah memberikan dukungan kepada pasangan yang tidak didukung oleh partai koalisi mereka, dan hal ini dapat menyulitkan posisi Amar-Hanifah dalam Pilbup Sumbawa Barat. Selain itu, perubahan dukungan politik juga dapat memengaruhi dinamika politik di Sumbawa Barat. Pemilih mungkin menjadi bingung atau ragu dalam memberikan suara mereka jika partai-partai politik terus berubah-ubah dukungannya. Hal ini dapat berdampak pada hasil akhir dari Pilbup Sumbawa Barat dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kepemimpinan di daerah tersebut. Dengan demikian, perubahan dukungan politik yang dilakukan oleh PAN-PKB dalam Pilbup Sumbawa Barat adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Namun, penting bagi partai politik untuk selalu melakukan evaluasi yang matang dalam menentukan dukungannya dan menjelaskan alasan di balik perubahan dukungan tersebut kepada publik agar dapat menjaga transparansi dan kredibilitas politik.