Hendra Kurniawan merupakan terpidana kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo Berita mengenai pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan, eks anak buah dari Ferdy Sambo tentu saja menarik perhatian. Hendra Kurniawan merupakan salah satu dari 8 orang yang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dituduh sebagai otak di balik pembunuhan Munir, sedangkan Hendra Kurniawan dan beberapa orang lainnya sebagai pelaku yang diikutsertakan dalam aksi tersebut. Pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam kasus yang begitu penting ini. Meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang memutuskan hukuman bagi Hendra dan rekannya, namun tetap saja muncul pertanyaan apakah keadilan sebenarnya telah terpenuhi dalam kasus ini. Terlebih jika mempertimbangkan bahwa Munir adalah seorang aktivis HAM yang sangat dihormati dan kasus ini mencoreng citra negara dalam hal perlindungan terhadap aktivis HAM. Selain itu, pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan juga menjadi sorotan karena ia merupakan bagian dari jaringan yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Pertanyaan pun muncul mengenai apakah pembebasan ini sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Apakah penyelesaian kasus ini hanya sekedar formalitas atau benar-benar sudah mencapai keadilan yang sebenarnya. Peristiwa pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan juga menyisakan pertanyaan mengenai upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia. Apakah kasus ini telah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang? Apakah langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang? Dengan demikian, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait pembebasan bersyarat Hendra Kurniawan ini. Masyarakat berhak mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memastikan keadilan terpenuhi dalam kasus ini. Kejelasan dan transparansi dari pihak berwenang akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan perlindungan HAM di Indonesia.