Duduk perkara pengungkapan dugaan izin tambang milik Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu dalam sidang Abdul Gani Kasuba menjadi sorotan. Berita mengenai penarikan 10 jaksa senior dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Kejaksaan Agung tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Langkah tersebut menimbulkan spekulasi bahwa ada perbedaan pendapat antara KPK dan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus korupsi, terutama kasus yang melibatkan pejabat publik atau korporasi besar. Penarikan jaksa senior dari KPK juga dapat dilihat sebagai bentuk intervensi terhadap independensi lembaga antikorupsi tersebut. Hal ini tentu sangat meresahkan, mengingat pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kejaksaan Agung seharusnya bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus korupsi, bukan justru mengambil langkah yang dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, berita yang menyebutkan adanya duduk perkara antara Bobby Nasution dan perizinan tambang di Blok Medan juga menarik perhatian publik. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau keluarga pejabat seringkali menjadi sorotan karena menyangkut kepentingan publik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Harus ada transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Dengan adanya perkembangan berita ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat menjelaskan secara transparan dan menjaga independensi lembaga penegak hukum. Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus ditangani dengan tegas dan adil, tanpa tekanan dari pihak manapun. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawal perkembangan kasus-kasus ini agar tetap dalam koridor hukum yang benar.