Eks Menko Polhukam Mahfud MD ungkap surat penetapan tersangka SYL madek lama di meja Firli Bahuri. Hal itu diketahuinya dari seorang komisioner KPK Berita mengenai penetapan tersangka terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Setya Novanto, yang juga disebut sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut, merupakan hal yang cukup mengejutkan. Terlebih lagi, di dalam berita tersebut disebutkan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Setya Novanto mandek lama di meja Firli Bahuri, Ketua KPK. Hal ini menunjukkan adanya potensi hambatan atau kendala di internal KPK yang menyebabkan proses hukum terkait kasus ini terhambat. Sebagai lembaga penegak hukum yang harusnya bersih dari korupsi dan nepotisme, KPK seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi tanpa terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Kendala yang dialami KPK dalam proses penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tentu memberikan gambaran bahwa perlu adanya peningkatan dalam sistem internal dan manajemen di dalam lembaga tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK juga harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di mata masyarakat. Untuk itu, sangat penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi mendalam terkait dengan penyebab mandeknya proses hukum terhadap Setya Novanto di meja Firli Bahuri. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan figur publik seperti Setya Novanto. Diharapkan lembaga terkait, termasuk KPK, dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut agar proses hukum terhadap Setya Novanto dan pihak terkait dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Masyarakat juga berhak memperoleh kejelasan dan kepastian hukum terkait kasus-kasus korupsi yang merugikan negara serta berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Kasus seperti ini juga seharusnya menjadi cambuk bagi semua pihak untuk terus berupaya memperbaiki sistem dan meminimalisir potensi korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, perlunya kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik dari pejabat publik maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama memerangi praktek korupsi dan menegakkan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.