Anies Baswedan sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies-Sohibul Iman bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa proses politik adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Anies Baswedan memiliki hak untuk mencari dukungan tambahan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada mendatang. Namun, waktu yang diatur dalam perundang-undangan sebaiknya diikuti agar proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PKS sebagai partai politik pengusung Anies Baswedan tentu memiliki kepentingan dalam menyuarakan pendapatnya terkait keputusan Anies untuk melebihi batas waktu 40 hari dalam mencari dukungan tambahan. Ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam memastikan proses politik berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlunya kesepakatan antara calon dan partai politik pengusung agar proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar dan demokratis. Dukungan tambahan yang diperoleh oleh calon sebaiknya didasari oleh visi-misi yang jelas dan program-program yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara PKS dan Anies Baswedan terkait proses mencari dukungan tambahan, hal tersebut sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang baik. Kedewasaan politik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sebagai pemilih, kita juga perlu menilai calon pemimpin berdasarkan track record, integritas, dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Dukungan dari partai politik hanya sebagian kecil dari pertimbangan kita dalam memilih pemimpin. Kita juga perlu memilih calon yang benar-benar mampu membawa perubahan positif untuk daerah kita. Dalam konteks ini, PKS sebagai partai politik pengusung Anies Baswedan, sebaiknya memberikan dukungan dan arahan yang konstruktif agar proses politik berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan adil, bersih, dan bermartabat.