Suhendri Ardiansyah (27), WNI yang diduga disekap dan dianiaya di Myanmar sempat diancam akan diamputasi kaki atau tangannya. Berita mengenai ancaman terhadap WNI di Myanmar yang diancam akan diamputasi kaki atau tangannya jika tidak membayar tebusan sebesar Rp 478 juta sangatlah mengerikan dan memprihatinkan. Tindakan tersebut tidak bisa diterima dalam masyarakat yang beradab dan bertentangan dengan hak asasi manusia. WNI yang berada di luar negeri seharusnya dilindungi oleh negara, namun ironisnya justru mereka harus menghadapi ancaman dan intimidasi semacam ini. Selain itu, ancaman tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri masih lemah dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengawal dan melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan atau pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak berwenang di negara tujuan untuk menangani kasus-kasus semacam ini secara cepat dan tegas. Diperlukan kerja sama yang baik antara kedua negara dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan warga negara kedua negara tersebut. Hal ini akan memudahkan proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar juga perlu turut serta aktif dalam menangani kasus ini dan memberikan bantuan serta perlindungan kepada WNI yang terancam. Memberikan pendampingan hukum serta bantuan diplomatik kepada WNI yang mengalami masalah di luar negeri merupakan tugas yang penting bagi perwakilan negara di luar negeri. Yang terakhir, masyarakat juga perlu turut serta dalam memberikan dukungan kepada WNI yang mengalami masalah di luar negeri. Dukungan moral dan juga kepedulian dari masyarakat akan memberikan kekuatan dan semangat bagi WNI yang sedang menghadapi masalah di luar negeri. Sehingga, kasus-kasus semacam ini dapat ditangani dengan cepat dan tepat, serta memberikan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri.