Sri Mulyani berseloroh, empat orang menteri koordinator sudah memilih kantor yang bakal ditempati di IKN, sedangkan kantor Kemenkeu belum dibangun Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakpastian dan ketidaktelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Mengingat bahwa empat Menteri Koordinator telah memilih kantor di IKN tanpa adanya gedung Kemenkeu yang dibangun, menunjukkan bahwa proses pembangunan IKN belum dilakukan dengan baik. Keputusan empat Menko tersebut untuk memilih kantor di IKN sebelum gedung Kemenkeu dibangun bisa dikatakan prematur dan kurang koordinasi. Seharusnya perencanaan pembangunan IKN dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik demi memastikan bahwa semua fasilitas pendukung sudah tersedia sebelum pemindahan kantor dilakukan. Selain itu, hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan di IKN. Apakah pembangunan gedung kantor menjadi prioritas utama, ataukah masih terdapat aspek lain yang seharusnya lebih didahulukan seperti infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Diperlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dari pihak terkait agar proyek ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kondisi ini juga dapat menggambarkan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek-proyek besar seperti IKN. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Akhir kata, saya berharap agar pemerintah dapat mengambil pembelajaran dari kejadian ini dan melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek IKN. Proses pembangunan IKN harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta semua pihak terkait harus bekerja sama untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan proyek ini.