Pengamat politik Ujang Komarudin sebut Gibran tak penuhi syarat jadi Ketum Golkar. Jika dipaksakan dengan terabas aturan maka merusak pilar demokrasi Berita tentang pengamat yang menyatakan bahwa melanggar aturan demi menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai ketua umum Golkar adalah ancaman bagi integritas bangsa mengundang beragam pandangan. Dalam konteks politik, seringkali kita melihat bahwa ada dinamika dan upaya untuk memenuhi ambisi politik dengan berbagai cara. Namun, ketika upaya tersebut melibatkan pelanggaran terhadap aturan yang ada, maka hal ini perlu dipertimbangkan secara serius karena bisa menciptakan preseden buruk. Pertama-tama, penting untuk menyoroti bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme dan aturan internal yang harus diikuti. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan mencerminkan suara dari anggotanya. Jika aturan ini dilanggar demi kepentingan individu atau kelompok tertentu, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Dalam hal ini, memilih Gibran sebagai ketum Golkar harusnya berdasarkan kredibilitas dan dukungan yang sah dari para anggotanya, bukan semata-mata karena hubungan keluarga dengan mantan presiden. Kedua, pelanggaran terhadap aturan bisa memicu implikasi yang lebih besar, bukan hanya bagi partai tersebut, tetapi juga bagi stabilitas politik nasional. Ketidakpastian politik dapat muncul jika masyarakat merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam sistem politik tidak lagi mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Dalam jangka panjang, ini bisa berujung pada apatisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik, yang jelas merugikan pembangunan demokrasi di Indonesia. Dari sudut pandang etika, kita juga perlu mempertimbangkan apa yang ditawarkan oleh figur pemimpin seperti Gibran. Apakah dia memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan partai serta memberi kontribusi positif bagi bangsa? Penunjukan seseorang dalam posisi strategis seharusnya tidak hanya berdasarkan hubungan keluarga atau dinamika sementara, tetapi harus didasarkan pada kemampuan dan integritas individu tersebut. Dalam konteks ini, penting juga bagi masyarakat untuk tetap kritis dan berperan aktif mengawasi dan menilai proses politik. Keterlibatan masyarakat dalam politik sangat dibutuhkan untuk menjaga agar keputusan yang diambil oleh partai politik selalu transparan dan akuntabel. Peran pengamat dan masyarakat sipil juga tidak kalah penting dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh institusi politik selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Kesimpulannya, jika melanggar aturan demi kepentingan politik tertentu menjadi hal yang dibenarkan, maka kita seolah mengizinkan kerusakan sistem yang sudah dibangun dengan susah payah. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga integritas proses politik dan memastikan bahwa siapa pun yang memegang amanah publik haruslah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai aturan.