Bareskrim menyebut, pemerasan dilakukan karena Sukriadi ingin melengserkan posisi Kepala BPOM Penny Lukito. Sebagai sebuah isu yang terungkap melalui berita tersebut, rencana eks pegawai BPOM untuk menggulingkan Penny Lukito, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menandakan adanya dinamika internal dan konflik yang mungkin terjadi di dalam institusi pemerintah. Hal ini bisa menjadi cerminan dari ketidakpuasan yang mungkin dialami oleh beberapa individu dengan kebijakan atau arah kepemimpinan saat ini. Situasi semacam ini sangat penting untuk diawasi karena dapat berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Konflik internal seperti yang dilaporkan dapat membahayakan integritas dan fungsi BPOM sebagai lembaga yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan obat serta makanan yang beredar di Indonesia. Jika pegawai merasa tidak puas hingga merencanakan untuk melakukan tindakan subversif, maka hal ini bisa jadi indikasi adanya masalah yang lebih besar terkait manajemen dan kepemimpinan di dalam BPOM. Kepercayaan masyarakat terhadap BPOM, sebagai lembaga yang seharusnya melindungi konsumen, bisa terganggu jika isu-isu internal tidak ditangani dengan serius. Penny Lukito, selaku kepala BPOM, tentu saja menghadapi tantangan yang besar dalam memastikan bahwa semua pegawai berada pada jalur yang tepat dan berkomitmen terhadap visi dan misi institusi. Jika ada yang merasa tidak puas, dialog terbuka dan transparan harus dilakukan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi pegawai. Ini adalah salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya disfungsi dalam organisasi. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim tentunya perlu dijalankan secara profesional dan objektif. Penegakkan hukum yang transparan sangatlah penting agar dapat memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ini dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada niatan untuk menggulingkan pejabat publik, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua institusi tentang pentingnya menjaga kedisiplinan dan etika kerja yang tinggi. Tidak kalah penting adalah perhatian media dan publik terhadap isu ini. Media berperan penting dalam memantau perkembangan kasus ini sehingga publik tetap mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Isu semacam ini harus dikelola dengan bijaksana agar tidak memunculkan spekulasi yang bisa memicu ketidakstabilan. Akhirnya, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya tata kelola yang baik dalam lembaga publik. Keterbukaan, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan anggota tim harus terus dikembangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga tindakan merugikan seperti ini dapat dihindari. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada di BPOM agar hal serupa tidak terjadi di masa depan.