Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada wilayah yang memiliki anggaran besar tapi programnya tidak jelas. Menurut saya, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena menyiratkan adanya potensi pemborosan dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Jika benar terdapat kabupaten yang memiliki anggaran besar namun digunakan untuk hibah dan bukan untuk kebutuhan pembangunan yang lain, hal ini menunjukkan adanya prioritas yang kurang tepat dalam pengalokasian dana. Pembangunan rumah sakit sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan membangun 10 rumah sakit, tentu akan banyak masyarakat yang dapat diakomodasi dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Namun jika anggaran tersebut terpakai untuk hibah, maka artinya kesempatan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah tersebut terlewatkan. Dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar dana publik dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia dialokasikan untuk program-program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan di daerah tersebut, termasuk dalam bidang kesehatan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat juga perlu turut ambil peran dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik. Kritik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi juga seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.