BPIP menegaskan,18 paskibraka putri melepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi di IKN karena sukarela mengikuti aturan. Klaim tak ada paksaan. Berita mengenai BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang mengklaim bahwa 18 anggota Paskibraka melepaskan jilbab mereka dengan sukarela untuk mematuhi aturan menjadi topik yang cukup sensitif di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keberagaman budaya dan keyakinan, isu ini dapat memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Pertama, penting untuk menggarisbawahi bahwa pilihan mengenakan jilbab merupakan bagian dari identitas keagamaan dan budaya individu. Bagi banyak perempuan Muslim, jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga simbol komitmen mereka terhadap keyakinan. Dalam konteks Paskibraka, yang biasanya diisi oleh pelajar, keputusan untuk melepas jilbab harus dipahami secara mendalam. Jika keputusan tersebut dilakukan di bawah tekanan meskipun BPIP menyatakan sebaliknya, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Kedua, pernyataan BPIP mengenai tidak adanya paksaan perlu dievaluasi dengan hati-hati. Masyarakat umum sering kali skeptis terhadap pernyataan yang terkesan normatif seperti itu, terutama jika tidak ada bukti atau dokumentasi yang mendukung klaim tersebut. Transparency dalam proses pemilihan dan pelaksanaan tugas Paskibraka menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kesan bahwa terdapat kebijakan diskriminatif terhadap individu yang mengenakan jilbab. Selanjutnya, isu ini bisa membuka diskusi lebih luas mengenai penerapan kebijakan di institusi pemerintah dan pendidikan yang berkaitan dengan simbol-simbol agama. Paskibraka, sebagai representasi pemuda Indonesia, seharusnya mencerminkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Menghormati pilihan individu, termasuk pilihan untuk mengenakan jilbab, sangat penting dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Selain itu, reaksi publik terhadap isu ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap berbagai kebijakan yang dirasa tidak sejalan dengan nilai-nilai pluralisme yang diusung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mendengarkan suara masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan hak-hak individu. Akibat dari kontroversi ini bisa menciptakan polarisasi dalam masyarakat jika tidak ditangani secara bijak. Akhirnya, hasil dari situasi ini harus menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk belajar dan beradaptasi. Dialog dan pendidikan mengenai keberagaman serta hak asasi manusia harus semakin ditingkatkan, agar generasi mendatang dapat hidup dalam masyarakat yang lebih toleran dan memahami perbedaan. Dengan demikian, perubahan positif dapat terwujud, baik di level individu maupun dalam kebijakan publik.