Jelang pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) DKI Jakarta, pasangan jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana disorot. Tanggapan saya terhadap berita tersebut sangat prihatin karena tindakan calon Gubernur DKI Jakarta jalur independen yang diduga menggunakan NIK KTP warga untuk kepentingan politiknya merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa calon tersebut tidak menghormati hak dan privasi warga serta tidak memiliki integritas yang baik. Saya menilai bahwa penggunaan NIK KTP warga secara tidak sah juga dapat mencoreng proses demokrasi di negara kita. Sebagai calon pemimpin, seharusnya Dharma Pongrekun memberikan contoh yang baik dan mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil. Penggunaan data pribadi tanpa izin hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakamanan di masyarakat. Pihak berwenang, seperti KPU, seharusnya mengusut tuntas dugaan tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar menjadi pembelajaran bagi calon lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menghormati data pribadi warga juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih aware dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Diharapkan ke depannya, calon-calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum dapat lebih memperhatikan etika dan integritas dalam berpolitik serta menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Kita sebagai masyarakat juga perlu lebih bijak dalam memilih pemimpin agar dapat menjaga integritas dan kualitas demokrasi di negeri ini.