PKS memastikan meninggalkan Anies dan bergabung ke KIM Plus pada Pilkada Jakarta usai mendapat jatah kursi cawagub. Deklarasi akan digelar 19 Agustus. Berita yang berjudul 'PKS Pastikan Gabung KIM Plus Usai Dapat Jatah Cawagub, Deklarasi 19 Agustus' menunjukkan bahwa PKS telah memutuskan untuk bergabung dengan koalisi KIM (Keadilan, Indonesia Bersatu, Maslahat), setelah mendapat jatah cawagub dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PKS mempertimbangkan strategi politiknya dengan matang, dengan memilih untuk bergabung dengan koalisi yang dianggapnya dapat memenangkan pemilihan. Dengan bergabung dalam koalisi KIM, PKS dapat memperkuat posisinya dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam upaya untuk memenangkan calon wakil gubernur yang diusungnya. Selain itu, bergabung dalam koalisi KIM juga dapat memberikan akses yang lebih luas bagi PKS dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Namun, keputusan PKS untuk gabung dengan KIM juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Ada kemungkinan bahwa keputusan ini akan menimbulkan pertentangan di internal PKS, terutama di antara anggota yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai keputusan bergabung dengan koalisi tersebut. Selain itu, keputusan PKS untuk bergabung dengan KIM juga dapat mempengaruhi citra partai tersebut di mata masyarakat. Bagi sebagian orang, bergabung dengan koalisi tertentu dapat dianggap sebagai tindakan pragmatis yang dilakukan demi kepentingan politik semata, dan bukan berdasarkan pada ideologi atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh partai. Di sisi lain, bergabung dengan koalisi KIM juga dapat memberikan PKS kesempatan untuk memperluas jaringan politiknya dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam upaya memenangkan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi KIM harus dilihat sebagai bagian dari strategi politik partai tersebut dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Secara keseluruhan, keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi KIM menunjukkan bahwa partai tersebut berusaha memainkan peran yang lebih aktif dalam politik di tingkat lokal. Bagaimanapun juga, keputusan ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan masyarakat dan berpotensi mempengaruhi citra dan popularitas PKS dalam jangka panjang.