Sejauh kepentingan pragmatis kekuasaan terjadi, tak ada kesetiaan dalam politik. Jika terjadi, kotak kosong wajah buruk demokrasi era awal Prabowo. Berita mengenai kemungkinan adanya opsi kotak kosong atau calon perseorangan dalam Pemilihan Umum menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Secara pribadi, saya melihat bahwa opsi kotak kosong maupun calon perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, opsi kotak kosong dapat dianggap sebagai wadah bagi pemilih yang tidak puas dengan calon yang ada. Dengan memberikan pilihan kotak kosong, pemilih dapat mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap seluruh calon yang ada. Namun, kelemahan dari opsi ini adalah ketidakjelasan atas nasib suara kotak kosong tersebut, apakah akan dianggap sah atau dianggap tidak berpengaruh dalam hasil akhir pemilihan. Kedua, calon perseorangan juga memiliki kelebihan tersendiri. Mereka bisa menjadi alternatif yang segar dari politisi konvensional yang sering kali dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dengan begitu, calon perseorangan bisa menjadi pilihan bagi pemilih yang ingin memperjuangkan ideologi atau visi-misi tertentu tanpa terikat oleh partai politik tertentu. Namun, tantangan bagi calon perseorangan adalah kurangnya dukungan dan sumber daya, sehingga bisa sulit bagi mereka untuk bersaing dengan calon dari partai politik yang lebih terorganisir. Lebih lanjut, bagi saya pribadi, pendekatan terbaik adalah dengan memberikan opsi kotak kosong sebagai bentuk penyaluran aspirasi pemilih yang tidak puas dengan calon yang ada. Namun, tentu saja diperlukan peraturan yang jelas mengenai status suara kotak kosong tersebut agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut setelah pemilihan berlangsung. Selain itu, perlunya regulasi yang mendukung calon perseorangan untuk dapat berpartisipasi tanpa hambatan yang berarti agar pemilih memiliki pilihan yang lebih beragam dan representatif. Dengan demikian, saya melihat bahwa baik opsi kotak kosong maupun calon perseorangan memiliki potensi untuk memperkaya demokrasi dan membuka ruang bagi keberagaman pandangan politik. Namun, penyesuaian peraturan dan dukungan yang memadai sangat diperlukan agar kedua opsi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi proses demokrasi di Indonesia.