PDI-P mengaku biasa-biasa saja melihat Yasonna Laoly dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menkumham. Tanggapan saya terkait berita yang menyebutkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan tidak masalah jika Yasonna Laoly dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan malah berencana untuk mundur pada bulan September mendatang adalah sebuah hal yang cukup mengejutkan. Meskipun seorang Menteri tidak boleh dipecat begitu saja tanpa alasan yang jelas, namun sikap partai politik untuk mengatakan bahwa mereka tidak masalah jika Menteri tersebut dicopot menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan terhadap kinerja Yasonna Laoly. Selain itu, rencana Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada bulan September mendatang juga merupakan langkah yang cukup berdampak karena posisi seorang Menteri merupakan jabatan yang strategis dalam pemerintahan. Ketika seorang Menteri yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani masalah hukum dan hak asasi manusia mundur, hal ini dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan dan kinerja departemen terkait. Dalam konteks politik, keputusan untuk mencopot atau memundurkan seorang Menteri tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memperhatikan kepentingan partai politik dan stabilitas pemerintahan. Dengan adanya pernyataan dari PDI-P yang menyatakan bahwa mereka tidak masalah jika Yasonna Laoly dicopot dan malah merencanakan mundur pada bulan September, hal ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan politik di dalam pemerintahan. Meskipun demikian, penting untuk melihat bahwa perubahan dalam kabinet merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik sebuah negara. Sebagai wakil rakyat, partai politik memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja seorang Menteri dan memberikan saran untuk perubahan demi kebaikan bersama. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Dengan demikian, saya berharap bahwa dalam menghadapi perubahan dalam kabinet dan pemerintahan, seluruh pihak dapat tetap menjaga stabilitas, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta melakukan proses penggantian jabatan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga perubahan tersebut dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.