Keputusan Badan Legislatif (Baleg) DPR merevisi UU Pilkada dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya merasa bahwa reaksi Dewan Guru Besar UI dan Muhammadiyah terhadap rencana revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR merupakan langkah yang sangat tepat. Revisi UU Pilkada ini dianggap mengancam demokrasi di Indonesia karena berpotensi menghilangkan hak masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, sikap tegas dari Dewan Guru Besar UI dan Muhammadiyah dalam menolak revisi UU Pilkada ini patut diapresiasi. Selain itu, sebagai lembaga yang seharusnya mewakili suara rakyat, DPR seharusnya mendengarkan aspirasi dan keberatan yang disampaikan oleh Dewan Guru Besar UI dan Muhammadiyah. Sebagai pemegang kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, DPR seharusnya bertindak dengan transparan dan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, meminta agar DPR mempertimbangkan kembali rencana revisi UU Pilkada tersebut adalah tindakan yang sangat wajar dan patut dilakukan. Revisi UU Pilkada yang diajukan oleh DPR memiliki potensi untuk merugikan masyarakat dan merusak demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terutama pemerintah untuk mendengarkan suara-suara kritis dan menyelesaikan masalah ini dengan dialog dan musyawarah. Kebijakan yang diambil harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dewan Guru Besar UI dan Muhammadiyah sebagai institusi yang melekat dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kebijakan publik berperan penting dalam memberikan pandangan serta saran bagi pemangku kebijakan agar dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, respons mereka terhadap rencana revisi UU Pilkada ini patut dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi DPR sebelum mengambil keputusan final terkait revisi UU tersebut. Penting bagi DPR untuk mendengarkan dan mengakomodasi berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Guru Besar UI dan Muhammadiyah. Langkah-langkah legislasi yang diambil haruslah sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum. Revisi UU Pilkada yang dilakukan seharusnya bertujuan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, bukan justru melemahkan demokrasi yang telah ada. Dalam konteks ini, penting bagi DPR untuk mempertimbangkan ulang rencana revisi UU Pilkada tersebut dan membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Keterbukaan dan transparansi dalam proses legislasi sangat penting agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat luas dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Kita berharap bahwa DPR dapat mendengarkan suara masyarakat dan memperhatikan saran dari berbagai pihak agar revisi UU Pilkada ini dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi bangsa dan negara.