Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan kepala daerah di pilkada. Saya merasa bahwa sikap Istana yang akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Pilkada adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Sebagai institusi pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi, tindakan tersebut menunjukkan komitmen untuk mematuhi hukum dan menjaga prinsip demokrasi. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berdemokrasi, di mana setiap pihak harus menghormati dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk meraih keadilan, kebenaran, dan keberlanjutan dalam pesta demokrasi dapat terwujud secara adil dan transparan. Selain itu, langkah Istana ini juga dapat menghindarkan potensi konflik politik yang dapat merugikan masyarakat. Dengan mengikuti putusan MK, maka akan tercipta suasana politik yang lebih kondusif dan stabilitas di daerah yang akan melaksanakan Pilkada bisa terjaga dengan baik. Sehingga, perbedaan dan sengketa politik bisa diselesaikan secara hukum dan tidak menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Keterlibatan Istana dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan putusan MK juga memberikan contoh teladan bagi seluruh pejabat dan pemimpin di negara ini. Mereka seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi supremasi hukum serta mematuhi aturan yang berlaku demi kepentingan bersama. Dengan demikian, sikap Istana yang bersedia mengikuti putusan MK terkait pencalonan Pilkada harus diapresiasi dan menjadi contoh bagi seluruh institusi dan masyarakat Indonesia. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung langkah-langkah yang diambil demi terwujudnya proses demokrasi yang sehat, transparan, dan adil di tanah air.