'Sudah final, Pak Ahmad Luthfi dan Gus Yasin. Dalam waktu dekat deklarasi,' katanya lagi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa hal ini menunjukkan bahwa proses politik di Indonesia memang belum sepenuhnya transparan dan terbuka. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan Kaesang sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah dapat dianggap sebagai langkah yang merugikan dalam upaya pemberdayaan pemuda di dunia politik. Kaesang yang merupakan sosok muda dan potensial seharusnya diberikan kesempatan untuk turut serta dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Keputusan tersebut juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesempatan Kaesang untuk ikut berkontribusi dalam memajukan Jawa Tengah melalui Pilkada. Kehadiran Kaesang sebagai sosok yang dikenal luas oleh masyarakat, terutama generasi muda, dapat menjadi pendorong partisipasi politik yang lebih tinggi dari kalangan tersebut. Namun, dengan pembatalan pencalonannya, kesempatan ini pun sirna. Selain itu, kegagalan Kaesang untuk mendampingi Ahmad Luthfi dalam Pilkada Jawa Tengah juga menimbulkan pertanyaan atas proses seleksi dan persyaratan calon yang seharusnya lebih terbuka dan transparan. Apakah ada kepentingan politik tertentu yang mempengaruhi proses tersebut sehingga Kaesang tidak diizinkan untuk mencalonkan diri? Hal ini patut dipertanyakan sebagai sebuah bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik di Indonesia. Di sisi lain, sebagai anggota Partai Golkar, tentu saja partai tersebut akan memiliki alasan dan penjelasan tersendiri mengenai keputusan ini. Namun, sebagai masyarakat, kita perlu mengkritisi dan memperjuangkan sistem politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, termasuk pemuda-pemuda berpotensi seperti Kaesang. Semoga ke depannya, proses politik di Indonesia dapat lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk turut berperan dalam pembangunan daerah dan negara.