Jokowi memastikan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada.t Tanggapan saya terhadap berita pengesahan revisi UU Pilkada yang dibatalkan adalah bahwa ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan revisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan adanya putusan tersebut, pemerintah dipastikan akan mengikuti keputusan MK dengan tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap supremasi hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia bahwa kebebasan berpendapat dan hak untuk memilih pemimpin secara langsung akan tetap terjaga. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UUD 1945. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan undang-undang. Diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada guna menghindari kontroversi di kemudian hari. Saya berharap dengan adanya putusan ini, pemerintah dan DPR dapat belajar dari kesalahan yang terjadi dan lebih berhati-hati dalam pembuatan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan pendapat masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pembahasan revisi UU Pilkada agar hal serupa tidak terulang di masa depan.