Ketua PBNU Habib Umarsyah khawatir Muktamar PKB menimbulkan gesekan karena ada elemen masyarakat yang menolak muktamar Sebagai orang yang tidak terlalu mengetahui secara mendalam konteks dan perspektif dari berita tersebut, saya berpendapat bahwa panggilan dari PBNU untuk membatalkan Muktamar PKB di Bali tentu memiliki alasannya sendiri. PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki kepentingan dan pandangannya sendiri terhadap dinamika politik di Indonesia, termasuk dalam hal ini terkait dengan Muktamar PKB. Mungkin, PBNU melihat adanya potensi konflik atau ketegangan yang bisa terjadi apabila Muktamar PKB tetap dilaksanakan di Bali. Mereka mungkin juga melihat bahwa situasi Bali sebagai destinasi wisata dan tempat ibadah bagi umat Hindu, bisa terganggu dengan adanya kegiatan politik yang besar seperti Muktamar PKB. Namun, di sisi lain, PKB sebagai partai politik tentu memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur acara-acara internal mereka, termasuk Muktamar. Sebagai partai politik yang berbasis Islam, mereka juga memiliki visi dan misi politik yang ingin disampaikan kepada kader-kader dan simpatisannya melalui acara Muktamar tersebut. Dalam kasus seperti ini, mungkin hal terbaik adalah untuk melakukan dialog dan komunikasi antara PBNU dan PKB, guna mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Diskusi yang terbuka dan transparan menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita semua berharap agar setiap keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak, baik itu PKB maupun PBNU, dapat memperhatikan kepentingan bersama dan menjaga kerukunan serta kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Semoga perbedaan pandangan antara PBNU dan PKB dapat diselesaikan dengan baik dan menimbulkan hasil yang baik pula bagi bangsa dan negara Indonesia.