'Semua proses administrasi itu dihentikan setelah keputusan MK. PSI taat konstitusi dan sepenuhnya mengikuti keputusan MK,' kata dia. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa tindakan PSI untuk membantu Kaesang dalam mengurus persyaratan Pilkada merupakan hal yang wajar dalam dunia politik. Sebagai partai politik, PSI tentu memiliki kepentingan untuk mendukung calon yang dianggap memiliki potensi untuk memimpin daerah secara baik. Dengan membantu Kaesang, PSI telah menunjukkan komitmen mereka untuk memajukan politik yang bersih dan terbuka. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghentikan proses pencalonan Kaesang, tindakan PSI tersebut menjadi tidak relevan dan harus dihentikan. Meskipun demikian, langkah PSI untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap memiliki integritas dan kapabilitas merupakan bentuk kontribusi positif dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, sikap PSI yang transparan dalam memberikan bantuan kepada Kaesang juga seharusnya diapresiasi. Transparansi merupakan hal yang penting dalam politik agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dukungan partai politik terhadap calon tertentu. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai representasi kepentingan rakyat. Meskipun PSI harus menghentikan bantuan mereka kepada Kaesang setelah putusan MK, langkah ini seharusnya tidak mengurangi semangat PSI untuk terus berkontribusi dalam memperbaiki politik Indonesia. PSI dapat terus berperan sebagai agen perubahan yang membawa ide-ide segar dan inovatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di tanah air. Hal ini dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya untuk tetap fokus pada visi dan misi mereka tanpa terpengaruh oleh perubahan situasi politik yang dinamis.