Muktamar PKB di Bali memicu wacana acara tandingan di Jakarta yang diembuskan oleh sejumlah pendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa inisiatif untuk menggelar muktamar PKB tandingan di Jakarta merupakan hal yang kontroversial. Meskipun klaim tersebut didukung oleh ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), namun tindakan tersebut bisa menimbulkan ketidakharmonisan di internal partai. Sebagai partai politik yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), langkah untuk mengadakan muktamar tandingan bisa saja menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung NU. Dalam hal ini, sebaiknya pihak yang ingin menggelar muktamar tandingan seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kesatuan dan stabilitas partai. Selain itu, langkah untuk menggelar muktamar tandingan juga dapat mengganggu konsolidasi internal partai, karena akan terjadi dualisme kepengurusan dan otoritas di dalam PKB. Hal ini tentu akan membuat partai menjadi tidak efektif dalam menyusun strategi politik dan program kerja yang kohesif. Selain itu, adanya muktamar tandingan juga dapat memicu ketegangan politik di internal partai, bahkan dapat merugikan citra PKB di mata publik. Ketika terdapat dualisme dalam kepengurusan, akan sulit bagi publik untuk memperoleh kejelasan mengenai arah dan visi partai. Saya berharap bahwa pihak yang ingin menggelar muktamar tandingan bisa menyelesaikan permasalahan internal partai secara musyawarah dan mufakat, demi menjaga keutuhan dan kestabilan PKB sebagai salah satu partai politik yang memiliki pengaruh di Indonesia. Dengan demikian, PKB dapat tetap menjadi wadah bagi para kader dan pendukungnya untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.