Asri Agung Putra adalah Staf Ahli Kejaksaan Agung. Ia merupakan pejabat eselon I di Kejaksaan Agung, sebelum menjadi staf ahli jaksa agung. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan jika benar-benar terbukti bahwa Harta Kekayaan Asri Agung Putra mertua Jelita Jeje diduga berasal dari gratifikasi. Praktik gratifikasi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini secara transparan dan menyeluruh. Selain itu, tindakan gratifikasi juga dapat membahayakan integritas dan independensi para pejabat yang terlibat. Hal ini dapat merusak citra pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, KPK harus bertindak tegas dan memastikan bahwa pelaku gratifikasi tidak luput dari hukuman yang seharusnya. Desakan dari ICW untuk KPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus ini merupakan langkah yang tepat. KPK sebagai lembaga penegak hukum anti korupsi harus berperan aktif dalam memberantas korupsi dan tindakan gratifikasi di Indonesia. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap Harta Kekayaan Asri Agung Putra mertua Jelita Jeje, diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menindak pelaku korupsi dengan adil. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan kepercayaan kepada KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dukungan dari masyarakat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai warga negara, kita juga harus selalu waspada terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi di sekitar kita. Melaporkan tindakan korupsi yang kita temui adalah salah satu cara untuk turut berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semoga kasus ini dapat diungkap dengan adil dan menegaskan komitmen kita bersama untuk melawan korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi semua.