PDI-P belum juga umumkan calon gubernur yang diusung pada Pilkada Jakarta usai Anies Baswedan digadang-gadang akan dicalonkan partai banteng. Menurut saya, tidak ada syarat khusus yang mengharuskan Anies Baswedan untuk menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terlebih dahulu sebelum menjadi calon gubernur Jakarta. Sebagai individu yang memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam bidangnya, Anies seharusnya dinilai berdasarkan kinerja dan visinya untuk memimpin Jakarta, bukan hanya karena keanggotaan partai politik tertentu. Kriteria untuk menjadi seorang pemimpin seharusnya bukan hanya terkait dengan kepatuhan terhadap partai politik, namun juga integritas, kejujuran, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin, tanpa harus terikat pada keanggotaan partai tertentu. Hal tersebut sejalan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Anies Baswedan telah terbukti memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang kepemimpinan dan pemerintahan, sehingga tidak sepantasnya diukur hanya dari aspek kepartaian. Meskipun demikian, keanggotaan dalam partai politik juga memiliki peran penting dalam memperkuat dukungan dan jaringan politik seorang calon pemimpin. Dengan menjadi kader suatu partai, seorang calon gubernur bisa mendapatkan dukungan lebih besar dalam proses pencalonannya. Namun, hal ini tidak boleh menjadi faktor penentu utama dalam menentukan siapa yang pantas memimpin Jakarta. Evaluasi terhadap kinerja dan visi calon seharusnya tetap menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Penting bagi masyarakat dan partai politik untuk melihat calon pemimpin dari berbagai aspek, bukan hanya sekedar latar belakang kepartaian. Keberagaman sudut pandang dan pemikiran dalam pemilihan pemimpin justru akan membawa keuntungan bagi kemajuan Jakarta ke depan. Oleh karena itu, lebih penting untuk fokus pada kualitas dan integritas seorang calon, serta program kerja yang ditawarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Anies Baswedan seharusnya dinilai berdasarkan rekam jejaknya sebagai mantan Gubernur Jakarta dan visi serta program kerja yang ditawarkan, bukan dari status keanggotaannya dalam Partai Politik tertentu. Keputusan akhir tetap ada di tangan masyarakat Jakarta untuk memilih calon gubernur yang dianggap terbaik untuk memimpin ibu kota.