Putusan MK soal syarat ambang batas Pilkada ikut mengubah peta koalisi PDI-P di Pilkada Jateng. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa keputusan PDI-P untuk tidak melawan kotak kosong di 12 kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan langkah yang bijaksana. Keputusan ini sejalan dengan semangat demokrasi dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah harus diulang jika terdapat terdapat pelanggaran yang signifikan. Dengan tidak memperjuangkan lawan kotak kosong, PDI-P telah menunjukkan sikap yang menghormati proses demokrasi dan keputusan MK. Langkah ini juga dapat memperkuat legitimasi pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan, karena akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon yang lebih kompeten dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut. Selain itu, keputusan PDI-P juga dapat memberikan contoh positif bagi partai politik lainnya untuk menghormati aturan yang berlaku dan tidak memanfaatkan situasi yang tidak adil untuk kepentingan politik mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Dengan demikian, langkah PDI-P untuk tidak melawan kotak kosong di 12 kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan langkah yang positif dan mendukung upaya untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, adil, dan demokratis. Semoga keputusan ini juga dapat menginspirasi partai politik lainnya untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.