Djarot mengakui, ada aspirasi untuk mengusung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta. Namun, keputusan siapa yang diusung di Jakarta jadi wewenang Megawati. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa dalam politik, perubahan rencana atau strategi merupakan hal yang lumrah. Pernyataan dari PDI-P bahwa ada aspirasi untuk mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta, meskipun pada akhirnya batal usung Anies, menunjukkan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Sebagai partai politik besar, PDI-P memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Rencana awal untuk mengusung Pramono Anung-Rano Karno mungkin didasari oleh pertimbangan strategis atau politik tertentu, namun batalnya usulan tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti popularitas calon, elektabilitas, atau dinamika politik lokal yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik, tidak ada yang pasti dan segala sesuatunya bisa berubah sewaktu-waktu. Partai politik akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Pernyataan PDI-P ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran partai politik dalam menentukan arah politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan adanya pernyataan ini, kita juga bisa melihat bahwa perpolitikan di Indonesia masih sangat dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan dan kepentingan yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontrol yang kuat dari partai politik terhadap pengambilan keputusan politik di daerah masih sangat relevan dan diperlukan. Sebagai pemilih, kita harus senantiasa kritis dalam menganalisa dan memahami perubahan-perubahan politik yang terjadi. Kita juga harus mengingat bahwa di balik keputusan politik, ada perhitungan dan pertimbangan yang kompleks yang dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, kita perlu terus memantau dan mengawasi jalannya proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah seperti Pilkada Jakarta ini. Untuk itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan politik yang diambil agar masyarakat dapat memahami alasan-alasan di balik keputusan tersebut. Dengan demikian, kita dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.