Sebanyak 32 orang demonstran di Makassar dibebaskan setelah Presiden Jokowi meminta pembebasan mereka. Puluhan mahasiswa ini sebelumnya ditahan akibat aksi anarkis dalam unjuk rasa mengawal putusan MK. Saya tentu menyambut baik keputusan pembebasan 32 pedemo di Makassar setelah mendapatkan permintaan dari Presiden Jokowi. Tindakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat dan tindakan yang diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat dan memberikan keadilan bagi mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka. Pembebasan 32 pedemo ini juga dapat dianggap sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, pemerintah dapat menjaga ketertiban sosial dan membuka ruang untuk dialog yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia yang menjamin kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa. Namun demikian, pembebasan ini juga harus disertai dengan langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah perlu meningkatkan dialog dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik yang berujung pada tindakan protes dan aksi demonstrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam mengambil keputusan dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat sehingga mereka merasa didengarkan dan dihargai. Dengan demikian, pembebasan 32 pedemo di Makassar usai permintaan Presiden Jokowi dapat dianggap sebagai langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa. Namun perlu upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam membangun dialog yang lebih baik dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan. Semoga langkah-langkah ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat serta memperkuat demokrasi di Indonesia.