Presiden Jokowi mengaku tidak tahu soal rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK, karena hal itu belum dibahas dalam rapat kabinet. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi seharusnya akrab dengan kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan di pemerintahan. Namun, ketidaktahuannya mengenai subsidi KRL berbasis NIK menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transportasi umum. Hal ini juga memberikan kesan kurang transparansi dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Seharusnya informasi-informasi seperti ini disampaikan secara jelas dan terbuka kepada publik agar masyarakat dapat ikut memahami dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut. Dalam konteks keberlanjutan program subsidi KRL berbasis NIK, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Dengan penerapan sistem berbasis NIK, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pembagian subsidi, namun juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau kesulitan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan publik mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat dapat turut serta memahami alasan di balik kebijakan tersebut serta memberikan masukan dan saran yang dapat membantu perbaikan kebijakan. Dengan demikian, dapat tercipta kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.