Gagalnya PDI-P mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jabar disebut disebabkan karena ada campur tangan seseorang bernama Mulyono. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan politik lokal seperti Pilkada DKI Jakarta. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dan hak masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin mereka tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal. Selain itu, sikap Jokowi yang disebutkan dalam berita seakan-akan mendukung incumbent saat itu, yaitu Anies Baswedan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Sebagai pemimpin negara, seharusnya Jokowi bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing secara adil tanpa campur tangan dari pihak luar. Selain itu, sikap Mulyono yang diduga melakukan upaya untuk menjegal Anies Baswedan juga perlu dipertanyakan. Apakah tindakan tersebut didasari oleh alasan yang jelas dan transparan, ataukah ada motif politik tertentu di balik tindakan tersebut? Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan integritas seorang birokrat yang seharusnya netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Sebagai masyarakat, kita perlu memastikan bahwa proses demokrasi di negara ini berjalan dengan baik dan adil, tanpa adanya campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Jangan biarkan politik memecah belah dan merusak persatuan kita sebagai bangsa. Kita harus selalu mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.