KPU mengatakan, jika kotak kosong menang di Pilkada 2024, daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat Sementara hingga 2029 Berita yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (PJ) hingga tahun 2029 tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Sistem kotak kosong memang diperbolehkan dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, namun berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Bagi sebagian orang, konsekuensi ini bisa saja dianggap sebagai langkah yang ekstrem dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah kepemimpinan di daerah tersebut. Dengan dipimpin oleh Penjabat selama 5 tahun tanpa adanya pemimpin yang terpilih langsung melalui pemilihan, hal ini bisa jadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam pembangunan dan penataan pemerintahan di daerah tersebut. Di sisi lain, beberapa pihak mungkin akan melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar bersih dan berkualitas. Dengan kotak kosong sebagai pemenang, maka terbuka peluang untuk proses penyaringan dan seleksi yang lebih ketat dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah tersebut selama 5 tahun ke depan. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar tentang legalitas dan mekanisme formal, tetapi lebih kepada kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat terhadap pemimpin yang mereka pilih. Oleh karena itu, jika kotak kosong dianggap sebagai solusi jangka pendek, maka langkah tersebut harus diikuti dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih agar pada akhirnya bisa memilih pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah, KPU, dan stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alasan mengapa kotak kosong menjadi pilihan masyarakat. Apakah itu karena ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada, rendahnya kualitas calon yang diusung, atau faktor lain yang perlu diperhatikan secara serius. Langkah-langkah preventif dan perbaikan pun perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan dan merugikan bagi kemajuan daerah tersebut.