Prabowo mengatakan, dia bertekad memberantas korupsi yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia. Tanggapan saya terhadap pernyataan Prabowo Subianto tersebut adalah bahwa sebagai pemimpin, seharusnya beliau mengutamakan penegakan hukum yang adil dan tidak membedakan dalam menindak pelaku korupsi. Pernyataan seperti itu seakan menunjukkan bahwa ada perlakuan yang berbeda dalam menangani kasus korupsi berdasarkan status atau kekuasaan seseorang. Hal ini dapat merusak prinsip keadilan dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi. Selain itu, mengirim pasukan khusus untuk menangkap koruptor yang melarikan diri ke Antartika terdengar sangat tidak realistis dan berlebihan. Mengingat Antartika merupakan benua yang terpencil dan kondisinya ekstrem, sulit dipercaya bahwa seseorang bisa melarikan diri ke sana untuk menghindari penuntutan hukum. Lebih baik fokus pada peningkatan sistem penegakan hukum dan kerjasama internasional dalam upaya memberantas korupsi. Pernyataan Prabowo ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk mencari kepopuleran di mata masyarakat melalui retorika yang menarik, tanpa memberikan solusi konkret dalam penanganan kasus korupsi. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan dan memperlihatkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kita harus ingat bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya dilakukan secara sepihak atau dipolitisasi. Semua pihak, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum dan adil dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk memberikan contoh yang baik dan bersikap adil dalam menangani kasus korupsi, tanpa terpengaruh oleh status atau kekuasaan seseorang. Terakhir, masyarakat juga perlu terus mengawasi dan mengkritisi setiap pernyataan atau langkah yang diambil oleh para pemimpin, termasuk Prabowo Subianto. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penegakan hukum di negara ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.