Sebanyak tiga caleg terpilih DPRD Banten maju Pilkada Serentak 2024. Mereka telah mengundurkan diri Tentu saja, berita ini cukup mengejutkan karena keputusan 3 calon anggota legislatif yang terpilih untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk fokus pada penjaringan sebagai calon kepala daerah ketimbang sebagai anggota DPRD Banten. Keputusan ini bisa dianggap kontroversial karena seharusnya sebagai calon anggota legislatif, mereka seharusnya tetap menjabat sebagai wakil rakyat yang telah dipilih oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa dianggap sebagai langkah yang tepat jika memang mereka ingin fokus pada pencalonan sebagai kepala daerah demi melayani masyarakat secara lebih langsung. Tentu saja, keputusan ini akan berdampak pada kinerja DPRD Banten, terutama dalam hal keberlangsungan pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik. Dengan mengundurkan diri, maka kursi yang seharusnya mereka isi akan kosong sehingga diperlukan penggantian dari anggota DPRD yang lain. Terlepas dari dampak negatif yang mungkin terjadi, diharapkan keputusan 3 calon anggota legislatif tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan memperhitungkan segala konsekuensinya. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya tetap memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang telah memilih mereka untuk mewakili di DPRD. Keputusan ini juga memunculkan pertanyaan tentang perlunya peraturan yang lebih ketat terkait pengunduran diri anggota DPRD yang terpilih. Upaya untuk mencegah terjadinya politik oportunis di sektor legislatif dan menjaga stabilitas kerja parlemen tentu sangat diperlukan agar tidak terjadi kevakuman dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan 3 calon anggota legislatif yang terpilih untuk mengundurkan diri ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan loyalitas anggota DPRD. Semoga keputusan mereka dapat memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat dan tidak menimbulkan kendala dalam proses legislasi di DPRD Banten.