Benny menganggap Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimilikinya, termasuk private jet. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa KPK sejatinya memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang dianggap memiliki informasi terkait kasus korupsi yang sedang diusut. Jika Kaesang memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan, maka wajar jika KPK ingin memanggilnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan demi memberantas korupsi di Indonesia. Namun demikian, pernyataan dari anggota Komisi III DPR yang mengimbau agar KPK tidak menciptakan gaduh yang tidak perlu juga perlu dipertimbangkan. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk dari anggota DPR. Selama proses pemanggilan dilakukan dengan profesional dan berdasarkan bukti yang cukup, maka tidak seharusnya ada perdebatan yang berlebihan terkait hal ini. Penting bagi kita untuk mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Jika memang Kaesang memiliki informasi yang dapat membantu kasus korupsi yang sedang diusut oleh KPK, maka seharusnya dia bersedia untuk bekerjasama dan memberikan keterangan yang diperlukan. Sebagai masyarakat, kita juga harus bijak dalam membaca berita dan tidak terpengaruh oleh opini yang belum tentu berdasarkan fakta. Sikap mendukung lembaga anti korupsi seperti KPK harus menjadi prioritas, karena mereka berjuang untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Semoga proses hukum terkait kasus korupsi ini dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.