Jokowi mengatakan, rencana memindahkan ASN ke IKN mesti memperhatikan kesiapan tempat tinggal dan instalasi dasar Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Institut Keuangan Negara (IKN) yang dikaji ulang oleh pemerintah adalah langkah yang bijak. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melulu berpegang pada keputusan yang sudah diambil, tetapi juga mampu untuk mengkaji kembali dampak-dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan para ASN yang terlibat dalam pemindahan ke IKN. Terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak segampang yang dibayangkan, dapat diartikan bahwa proses pemindahan ini memang melibatkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan secara mendalam. Proses pemindahan ASN ke IKN tidak hanya mengenai fisik dan administratif semata, tapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis para ASN yang berpindah. Oleh karena itu, kajian ulang yang dilakukan adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa proses pemindahan dapat berjalan dengan lancar dan minimalisasi dampak negatif bagi para ASN. Sebagai warga negara, kita seharusnya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kajian ulang, diharapkan proses pemindahan dapat dilakukan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat. Namun, tetap diperlukan transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah terkait proses pemindahan ASN ke IKN ini. Para ASN yang terlibat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan, tujuan, dan manfaat dari pemindahan ini. Selain itu, kebutuhan serta kepentingan para ASN juga harus diperhatikan agar proses pemindahan dapat berjalan dengan lebih baik dan terhindar dari potensi konflik atau ketidakpuasan. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk terus membuka ruang partisipasi dan masukan dari berbagai pihak terkait dalam proses pemindahan ASN ke IKN ini. Dengan melibatkan para stakeholder, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat, efektif, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemindahan ASN ke IKN dapat menjadi langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Indonesia.