Seluruh oknum anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam dugaan teror itu kini sudah berada di Denpom XIV/4 Makassar. Tanggapan saya terhadap berita tersebut sangat mengejutkan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum TNI yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Tindakan teror terhadap rumah petinggi Gerindra di Makassar menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang tidak menghormati hukum dan ketertiban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Denpom terhadap oknum TNI yang diduga terlibat dalam tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menegakkan aturan dan membuktikan bahwa tidak ada yang di atas hukum. Tindakan tersebut juga perlu dihukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi oknum TNI lainnya yang berpotensi melakukan tindakan serupa. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa polarisasi politik di Indonesia semakin memanas dan memerlukan langkah-langkah konkret untuk meredamnya. Kekerasan dan intimidasi tidak boleh dijadikan sebagai cara untuk mengekang lawan politik, melainkan harus diselesaikan melalui jalur demokratis dan beradab. Tindakan teror terhadap rumah petinggi Gerindra juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok dan merusak keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Sebagai institusi militer yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga disiplin dan profesionalisme, TNI perlu menunjukkan komitmen mereka untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam tindakan kriminal. Kerjasama antara Denpom dan kepolisian dalam mengusut kasus ini juga patut diapresiasi sebagai langkah untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Semoga kejadian ini dapat memberikan pelajaran bagi seluruh oknum TNI dan masyarakat bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan perbedaan politik. Semua pihak harus bisa menghormati perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan beradab.