Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pimpinan KPK tidak ikut campur dengan proses sidang etik Nurul Ghufron Saya melihat bahwa tanggapan Wakil Ketua KPK terkait sanksi etik yang diberikan kepada Nurul Ghufron adalah sebagai bentuk sikap independen dan profesionalitas lembaga tersebut. Meskipun ada anggota KPK yang mendapat sanksi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja keseluruhan lembaga. Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwa mereka tidak ikut-ikutan dalam memberikan sanksi etik kepada Nurul Ghufron menunjukkan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada proses internal dan mekanisme pengawasan yang ada di KPK. Hal ini merupakan wujud dari komitmen lembaga untuk menjaga integritas dan profesionalitas anggotanya. Sanksi etik yang diberikan kepada Nurul Ghufron seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota KPK agar dapat menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan mekanisme pengawasan dan sanksi ini juga menegaskan bahwa KPK serius dalam menindak tindak korupsi dan pelanggaran etika di internal lembaga. Selain itu, tanggapan Wakil Ketua KPK juga dapat dijadikan sebagai contoh bagi lembaga lain untuk tetap menjaga independensi dan integritas. Dengan adanya sanksi etik, diharapkan anggota lembaga atau institusi lainnya dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat terhindar dari potensi pelanggaran etika. Meskipun ada anggota KPK yang mendapat sanksi, namun hal tersebut tidak seharusnya merusak citra lembaga secara keseluruhan. Penting bagi publik untuk tetap percaya dan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi tanpa terpengaruh oleh kasus-kasus yang melibatkan anggotanya. Kesimpulannya, tanggapan Wakil Ketua KPK terkait sanksi etik yang diberikan kepada Nurul Ghufron dapat dianggap sebagai langkah yang transparan dan sebagai pembelajaran bagi seluruh anggota lembaga. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas anti-korupsi.