KPU membuka opsi untuk pemilihan ulang pada tahun depan jika kotak kosong menang atau calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024. Keputusan KPU untuk mengulang Pilkada jika kotak kosong menang merupakan langkah yang sangat radikal dan kontroversial. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait legitimasi proses demokrasi dan keadilan dalam Pilkada. Meskipun aturan kotak kosong telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan umum, namun melaksanakan ulang Pilkada karena kotak kosong menang dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan perdebatan yang panjang. KPU seharusnya mempertimbangkan dengan bijak implikasi dari keputusan tersebut terhadap demokrasi lokal, stabilitas politik, serta kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Meskipun kotak kosong menang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang tersedia, namun mengulang Pilkada bukanlah solusi yang tepat. Seharusnya KPU lebih fokus pada memperbaiki proses pemilihan umum, meningkatkan kualitas calon pemimpin, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Pihak KPU juga perlu memperhatikan berbagai aspek lainnya sebelum mengambil keputusan untuk mengulang Pilkada. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk mengulang Pilkada, waktu yang dibutuhkan untuk persiapan ulang Pilkada, serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah tersebut. KPU juga perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat sebelum mengambil keputusan yang begitu berdampak besar. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU seharusnya bertindak dengan bijaksana dan mengedepankan kepentingan demokrasi serta keadilan dalam setiap keputusannya. Sebelum mengambil keputusan untuk mengulang Pilkada, sebaiknya KPU melakukan evaluasi mendalam terhadap proses Pilkada yang berlangsung dan mencari solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keseriusan KPU dalam menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap calon pemimpin seharusnya diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang membawa perubahan positif dalam sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia.