Pelanggaran netralitas ditemukan di Kecamatan Belopa Utara dan Belopa. Berita mengenai pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kades, Sekdes, dan PPNPN dalam Pilkada Luwu merupakan hal yang sangat disayangkan. Netralitas dalam konteks Pilkada sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan adil. Sebagai pihak yang seharusnya netral dan objektif, pelanggaran yang dilakukan oleh mereka bisa mempengaruhi jalannya proses Pilkada dan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan pemimpin yang adil dan bersih. Kades, Sekdes, dan PPNPN adalah aparatur pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh dan menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya. Mereka diharapkan dapat menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis agar proses Pilkada dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh mereka, hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan moralitas mereka sebagai pelayan masyarakat. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Pilkada tentu telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menemukan adanya pelanggaran netralitas tersebut. Langkah yang diambil oleh Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan tersebut merupakan langkah yang sangat tepat agar proses Pilkada Luwu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Penting bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk terus menjaga independensi dan integritasnya dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. Masyarakat sebagai pemilih juga perlu turut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar terhindar dari praktek politik yang tidak sehat dan merugikan. Sikap kritis dan partisipatif dari masyarakat sangat penting untuk mengawasi dan melaporkan jika terdapat pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh calon pemimpin ataupun aparat pemerintahan. Semua pihak harus bekerja sama dalam menjaga netralitas dan kejujuran demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Diharapkan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kades, Sekdes, dan PPNPN dalam Pilkada Luwu menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait agar ke depannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Netralitas dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam melaksanakan Pilkada demi terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan amanah. Semoga dengan tindakan tegas dari Bawaslu, pelaksanaan Pilkada di Luwu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.