Transparansi dalam proses penanganan kasus ini menjadi hal yang sangat dinantikan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Polemik terkait jet pribadi milik Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, memang menimbulkan perhatian publik. Penyalahgunaan jet pribadi untuk kepentingan pribadi atau bisnis menjadi isu yang seharusnya ditindaklanjuti dengan serius. KPK adalah lembaga yang berwenang untuk menangani kasus korupsi, sehingga keputusan KPK untuk mengambil alih penanganan kasus ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan. Alasan KPK mengambil alih penanganan kasus ini mungkin berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin independensi penegakan hukum. Terlepas dari keterlibatan keluarga Presiden, setiap kasus yang melibatkan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Keputusan KPK untuk mengambil alih penyelidikan juga bisa sebagai langkah memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan tidak ada intervensi politik yang mengganggu proses hukum. Reaksi publik terhadap kasus ini bisa beragam, ada yang mendukung tindakan KPK untuk mengambil alih penanganan kasus ini sebagai bentuk keberanian dalam menegakkan hukum, namun juga ada yang skeptis terkait kemungkinan adanya intimidasi atau tekanan yang mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum yang jelas. Polemik seputar jet pribadi Bobby Nasution juga menjadi pengingat bagi pejabat publik dan kalangan elite untuk berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara atau kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Sikap seperti ini dapat memberikan citra negatif dan menimbulkan kecurigaan terhadap integritas dan moralitas pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan demikian, penanganan kasus ini oleh KPK harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan tanpa tekanan dari pihak manapun. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan keseriusannya dalam menindak tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu dan tanpa ada perlakuan istimewa bagi siapapun, termasuk keluarga pejabat publik.