Menurut Mereka, pemerintah tidak memahami kehidupan pekerja swasta di Jakarta yang sudah berjuang dengan gaji pas-pasan. Berita tentang rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan bagi karyawan swasta menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan yang wajar dari para karyawan. Pemotongan gaji tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan mereka, terlebih lagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid-19. Karyawan swasta sudah merasa cukup tertekan dengan biaya hidup yang semakin tinggi dan pendapatan yang relatif stagnan. Pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan tentu akan memberikan beban tambahan bagi mereka. Sebagai manusia yang juga memiliki kebutuhan hidup, sangat wajar jika karyawan merasa dizalimi dengan adanya pemotongan gaji tidak adil ini. Selain itu, keputusan untuk memotong gaji karyawan tanpa konsultasi atau musyawarah dengan mereka juga menunjukkan ketidakadilan. Seharusnya, pihak perusahaan memberikan penjelasan yang transparan dan mendengarkan aspirasi dari para karyawan sebelum mengambil keputusan yang bisa berdampak besar terhadap kehidupan mereka. Para karyawan tentu berharap agar kebijakan ini dipertimbangkan ulang dan dicari solusi lain yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Perusahaan juga sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jika perlu, dapat dilakukan dialog antara perusahaan dan karyawan untuk mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih peka terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh para karyawan. Karyawan bukan hanya sebagai alat untuk mencapai keuntungan perusahaan, namun juga sebagai manusia yang perlu diperhatikan dan dihargai dalam setiap kebijakan yang diambil. Semoga rencana pemotongan gaji ini dapat ditinjau kembali demi kebaikan bersama.