Sanksi moral akan disiapkan bagi mereka yang dilaporkan Bawaslu Luwu soal dugaan pelanggaran netralitas. Saya merasa sangat setuju dengan langkah yang diambil terkait sanksi bagi Kades, Sekdes, dan PPNPN yang melanggar netralitas saat pendaftaran Pilkada di Luwu. Netralitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada guna memastikan proses demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang ingin mencoba untuk memanfaatkan jabatannya demi kepentingan politik tertentu. Tindakan seperti ini juga seharusnya menjadi contoh bagi seluruh pejabat di seluruh Indonesia bahwa netralitas adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan Pilkada. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa atau kecamatan, Kades, Sekdes, dan PPNPN memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi politik. Namun, di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa proses sanksi tersebut dilakukan secara transparan dan adil. Kita harus memastikan bahwa setiap tuduhan pelanggaran netralitas diverifikasi dan diselidiki dengan seksama sebelum memberikan sanksi berat seperti pemecatan. Selain itu, perlu juga adanya upaya preventif seperti peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang netralitas bagi seluruh jajaran birokrasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh ASN yang terlibat dalam proses Pilkada guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas. Selain itu, perlu juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU untuk memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari intervensi politik. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggar netralitas dalam Pilkada, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada di Luwu maupun di seluruh Indonesia. Langkah-langkah preventif dan represif yang diambil harus menjadi contoh bagi daerah lain agar memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.