“Dari 11 ASN yang melanggar netralitas, beberapa di antaranya sudah mendapat sanksi dari komisi aparatur sipil negara (KASN),' ucapnya. Berita mengenai 11 Abdi Negara di Palopo yang dilaporkan melanggar netralitas ASN merupakan hal yang sangat disayangkan. Netralitas ASN merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif. Melanggar netralitas ini dapat merusak citra pemerintah dan memunculkan anggapan bahwa ASN tidak bekerja secara profesional dan objektif. Pelanggaran terhadap netralitas ASN yang dilakukan oleh 11 Abdi Negara di Palopo dapat berupa dukungan atau keterlibatan dalam kegiatan politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai abdi negara, seharusnya ASN memahami betul bahwa mereka harus menjaga netralitas dalam bekerja dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang diambil. Tindakan pelanggaran netralitas ASN ini juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat, mulai dari pecat hingga dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN harus segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. ASN harus mampu menjaga netralitasnya dalam melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman yang lebih dalam terkait netralitas ASN kepada seluruh abdi negara guna mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa depan. Selain itu, penegakan disiplin dan pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan agar ASN tidak tergoda untuk melanggar netralitas demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jangan sia-siakan integritas dan kerja keras ASN dengan terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Netralitas merupakan kunci keberhasilan suatu pemerintahan yang adil dan berintegritas. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga demi kebaikan bersama.