KPK menggeledah salah satu rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Saya merasa prihatin dan kecewa mendengar berita tersebut. Geledah rumah dinas seorang pejabat penting seperti Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menunjukkan bahwa praktik korupsi masih saja merajalela di lingkungan pemerintahan. Tindakan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara agar selalu transparan dan jujur dalam menjalankan tugasnya. KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi harus terus mengambil tindakan tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam korupsi. Kegiatan penggeledahan rumah dinas Abdul Halim Iskandar harus menjadi contoh bagi pejabat lain yang berniat untuk melakukan tindakan korupsi agar mereka berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan yang merugikan negara. Penting bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku korupsi agar menjadi pelajaran bagi yang lain dan menjadi efek jera. Selain itu, tindakan pencegahan juga harus dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara serta memperketat mekanisme pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi di masa mendatang. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keberadaan KPK dalam memberantas korupsi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara. Semoga tindakan yang diambil oleh KPK dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan.