Komisi II DPR pertanyakan soal larangan jilbab, begini jawaban Kepala BPIP Yudian Wahyudi Pertama-tama, saya merasa bahwa larangan penggunaan jilbab bagi para anggota Paskibraka yang dijelaskan dalam berita tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan tidak patut dilakukan. Hak untuk beragama dan beribadah seharusnya dihormati dan dilindungi, termasuk dalam konteks kegiatan atau acara negara seperti Upacara Paskibraka. Larangan tersebut tidak hanya menghambat hak individu, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat, terutama bagi mereka yang menjalankan ajaran agama tertentu. Di sisi lain, tanggapan Kepala BPIP yang menyatakan bahwa larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka merupakan bagian dari seragam resmi yang harus diikuti dan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal ini, juga perlu dipertimbangkan secara bijaksana. Memang benar bahwa setiap institusi memiliki regulasi dan tata tertib yang harus dipatuhi untuk menjaga kedisiplinan dan keseragaman, namun penting juga untuk memperhatikan aspek keberagamaan dan kebebasan beribadah yang merupakan hak asasi setiap individu. Selain itu, Komisi II DPR yang melakukan pencecaran terhadap isu larangan jilbab bagi anggota Paskibraka juga patut diapresiasi karena melakukan peran pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial atau meresahkan masyarakat. Perdebatan dan penelusuran terkait kebijakan tersebut merupakan wujud dari mekanisme demokrasi yang sehat, yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Sebagai masyarakat, kita perlu mempertimbangkan argumen dan pandangan dari berbagai pihak terkait isu ini dengan bijak dan objektif. Penting untuk menjaga dialog yang konstruktif dan mengedepankan nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Sehingga, diharapkan keputusan yang diambil dalam isu larangan jilbab bagi anggota Paskibraka dapat memperhatikan hak-hak individu dan masyarakat secara menyeluruh.