Terkait PAN yang dikabarkan mendapat jatah 5 menteri, Zulkifli Hasan menyebut itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Tanggapan saya mengenai berita ini adalah bahwa penambahan jumlah menteri dalam kabinet Prabowo menjadi 44 menteri merupakan sebuah keputusan yang penting. Hal ini menunjukkan upaya Presiden Prabowo untuk memastikan keberagaman dan representasi yang lebih luas dalam kabinetnya. Dengan memiliki jumlah menteri yang cukup besar, diharapkan kabinet bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, di sisi lain, penambahan jumlah menteri juga memunculkan beberapa pertanyaan. Apakah penambahan menteri ini akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah? Apakah dengan jumlah menteri yang lebih banyak akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lancar atau justru menjadi lebih rumit? Selain itu, penambahan menteri juga berpotensi menambah beban keuangan negara karena harus membiayai gaji dan tunjangan menteri yang baru. Kita juga perlu memperhatikan apakah penambahan menteri ini benar-benar diperlukan atau hanya sekadar upaya untuk memenuhi kepentingan politik. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa para menteri yang ditunjuk memiliki kemampuan, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, penambahan menteri seharusnya tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan politik semata, tetapi juga berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan menteri juga perlu diperhatikan. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai alas an di balik penambahan jumlah menteri ini dan bagaimana proses seleksi menteri dilakukan. Sehingga, masyarakat bisa memahami dan mengawasi kinerja para menteri yang ditunjuk. Secara keseluruhan, penambahan jumlah menteri Prabowo menjadi 44 menteri merupakan sebuah langkah yang perlu dievaluasi secara seksama. Pemerintah perlu memastikan bahwa penambahan jumlah menteri ini benar-benar membawa manfaat dan tidak hanya sekadar menjadi beban tambahan bagi negara. Selain itu, penting juga untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi dalam proses pemilihan menteri agar kabinet bisa bekerja secara efektif dan efisien.