KPK pastikan Kaesang dan Bobby Nasution akan dipanggil terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa langkah KPK untuk mengundang Kaesang dan Bobby guna klarifikasi terkait jet pribadi yang mereka gunakan adalah hal yang tepat dan layak dilakukan. Sebagai lembaga antikorupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tindak korupsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kalangan pejabat atau tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat. Selain itu, langkah KPK ini juga menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu, tanpa memandang kedudukan atau hubungan seseorang. Semua warga negara, tanpa terkecuali, harus patuh pada hukum dan siap dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dengan mengundang Kaesang dan Bobby untuk klarifikasi, diharapkan dapat terungkap dengan jelas apakah penggunaan jet pribadi tersebut sah atau dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik, serta mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai tokoh muda yang memiliki pengaruh di media sosial dan juga sebagai putra presiden, transparansi dan kesetaraan hukum harus menjadi prioritas bagi Kaesang dan Bobby, sehingga tindakan KPK dalam mengundang keduanya untuk klarifikasi dianggap langkah yang tepat dalam menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, semua pihak dapat menilai secara objektif apakah penggunaan jet pribadi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru melanggar etika dan hukum yang berlaku. Dalam proses klarifikasi tersebut, diharapkan Kaesang dan Bobby dapat memberikan penjelasan yang transparan dan mendetail mengenai penggunaan jet pribadi tersebut, serta siap mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Langkah ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi publik tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan, serta bahwa tindakan korupsi atau pelanggaran hukum tidak akan luput dari hukuman yang setimpal.