MK meminta pembentuk undang-undang untuk tidak sering mengutak-atik aturan terkait syarat usia pejabat. Saya setuju dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak sering-sering mengubah syarat usia pejabat. Hal ini sangat penting demi menjaga stabilitas kebijakan publik dan meminimalisir kebingungan yang mungkin terjadi dalam proses perekrutan dan penempatan pejabat negara. Perubahan syarat usia pejabat yang sering dilakukan oleh pemerintah atau DPR dapat merugikan banyak pihak, terutama para calon pejabat yang telah mempersiapkan karir dan rekam jejak mereka sesuai dengan syarat yang berlaku. Sehingga, konsistensi dalam menetapkan syarat usia pejabat sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya panduan yang jelas dan konsisten mengenai syarat usia pejabat, diharapkan proses rekrutmen dan penempatan pejabat negara dapat dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini juga akan membantu menciptakan lingkungan birokrasi yang profesional dan berkualitas, sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dengan memiliki syarat usia pejabat yang tetap dan tidak sering diubah-ubah, para calon pejabat juga akan lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kompetensi mereka. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi pemerintah atau DPR untuk menemukan pejabat yang berkualitas dan mampu memimpin dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Meskipun terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam menyesuaikan syarat usia pejabat dengan perkembangan zaman, namun tetap diperlukan pertimbangan yang matang dan konsultasi yang mendalam sebelum mengubah syarat tersebut. Sehingga, keputusan yang diambil benar-benar dapat memberikan manfaat bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika MK meminta Pemerintah dan DPR untuk lebih bijak dalam mengatur syarat usia pejabat. Konsistensi, transparansi, dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam menetapkan serta mengubah syarat usia pejabat agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mengemban tugas negara dengan baik.