Nawawi mengaku, meskipun ia pimpinan lembaga negara, namun sulit bertemu presiden untuk bahas korupsi. Bahkan, ia mengaku kalah dengan ormas. Saya merasa prihatin dan kecewa dengan fakta bahwa pimpinan KPK harus mengaku kalah dari ormas dan tidak pernah diundang oleh Presiden untuk membahas masalah korupsi. Sebagai lembaga antikorupsi yang independen, seharusnya KPK mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk diundang untuk berdiskusi langsung dengan Presiden terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK merupakan garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia, namun tidak diundang oleh Presiden untuk membahas masalah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Ketika lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi di negeri ini tidak dihargai dan diakui oleh pemerintah, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja KPK dan semangat para pegawainya. Tindakan tidak mengundang pimpinan KPK untuk berdiskusi dengan Presiden juga bisa dianggap sebagai sikap yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melawan korupsi. Sebagai institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum, KPK seharusnya dianggap sebagai mitra kerja yang penting bagi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, termasuk dengan mengundang pimpinan lembaga tersebut untuk berdialog dan berkoordinasi. Keterlibatan pemerintah sangat penting dalam memperkuat peran KPK dan meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi di Indonesia. Perlu adanya komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan KPK untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada KPK agar lembaga ini dapat bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi, yang sudah menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.