Istana respons pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang mengaku sulit bertemu presiden, sebut koordinasi berjalan lewat Menko Polhukam. Terkait dengan berita yang berjudul 'Saat Istana Tanggapi KPK yang Mengaku Sulit Bertemu Presiden...', saya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terutama Presiden. Sebagai lembaga penegak hukum independen, seharusnya KPK memiliki akses yang mudah untuk bertemu dengan Presiden terkait dengan permasalahan yang dihadapi. KPK merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama dari pemerintah terutama Presiden sangat diharapkan dalam menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPK. Sulitnya KPK untuk bertemu dengan Presiden merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, mengingat pentingnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan eksekutif. Ketidakmampuan KPK untuk bertemu dengan Presiden juga dapat membuka ruang bagi spekulasi dan prasangka negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat merugikan integritas dan kredibilitas KPK di mata masyarakat, serta dapat melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, saya berharap agar Pemerintah, terutama Presiden, memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini dan menyediakan akses yang memadai bagi KPK untuk bertemu dengan Presiden. Kerjasama antara KPK dan pemerintah sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, sehingga komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak harus dijaga dengan baik. Saling mendukung dan bekerja sama merupakan kunci keberhasilan dalam memerangi korupsi di Tanah Air.