Bawaslu Luwu memproses dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan kades, asn, aparatur desa, dan PPPNPN. Ada yang direkomendasikan untuk disanksi. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa ini adalah langkah yang penting dan harus dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan netralitas para pejabat di dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kepentingan netralitas para ASN dan kepala desa adalah sangat penting dalam proses pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi manipulasi yang dapat mengganggu proses demokrasi. Rekomendasi sanksi yang diberikan kepada 2 kepala desa dan ASN yang diduga melanggar netralitas merupakan langkah yang tepat dan harus dijadikan contoh bagi yang lain agar patuh terhadap peraturan yang ada. Sanksi ini juga sebagai bentuk pelajaran bagi para pejabat publik agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merugikan proses pemilihan. Pentingnya netralitas ASN dan kepala desa dalam proses pemilihan kepala daerah juga dapat menciptakan proses yang adil dan transparan. Dengan adanya netralitas tersebut, diharapkan pemilih bisa mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai calon yang ada tanpa adanya intervensi dari para pejabat yang berwenang. Namun, dalam penerapan sanksi ini, Bawaslu juga perlu melakukan investigasi yang mendalam dan objektif agar tidak ada kecurangan atau ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Bawaslu juga perlu mengedukasi para pejabat publik mengenai pentingnya netralitas dalam proses pemilihan kepala daerah serta memberikan pemahaman mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Diharapkan kedepannya, tindakan seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh ASN dan kepala desa di wilayah lain untuk lebih memperhatikan netralitas mereka dalam proses politik. Netralitas merupakan kunci penting dalam menjaga integritas dalam proses demokrasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu.